PaperKlik - Proyek kontroversial penulisan ulang sejarah Indonesia dipastikan tetap akan diluncurkan tahun ini. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa buku tersebut saat ini sedang dalam tahap akhir penyempurnaan sebelum resmi dirilis ke publik.
Apa Isi Proyek Ini?
Buku ini merupakan hasil penulisan ulang narasi sejarah Indonesia yang digagas oleh Kementerian Kebudayaan. Proses pengerjaannya telah melalui serangkaian uji publik di berbagai kampus, termasuk Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Negeri Padang.
"Alhamdulillah prosesnya berjalan lancar. Sekarang tinggal tahap reading dan editing final oleh tim penyusun," kata Fadli Zon di Istana Kepresidenan, Rabu (6/8).
Mengapa Proyek Ini Menuai Kontroversi?
Sejak diumumkan, proyek ini mendapat kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk sejarawan, akademisi, dan masyarakat sipil. Banyak yang mempertanyakan metodologi dan keabsahan revisi sejarah yang dilakukan, khawatir terjadi distorsi fakta.
Fadli mengakui bahwa uji publik sempat memicu perdebatan, meski tidak terlalu besar. "Kita justru berharap ada diskusi sehat, tapi responsnya lebih banyak ke arah skeptis," ujarnya.
Siapa Saja yang Terlibat?
Selain tim internal Kementerian Kebudayaan, proyek ini melibatkan sejumlah akademisi dan pemerhati sejarah. Namun, nama-nama spesifik tim penulis belum diungkap secara detail, yang justru menambah kecurigaan publik.
Kapan Buku Ini Akan Diluncurkan?
Awalnya, buku ini direncanakan terbit bertepatan dengan HUT ke-80 RI sebagai "kado istimewa" untuk bangsa. Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membocorkan bahwa jadwal peluncuran mungkin mundur.
"Ada kemungkinan mundur dari rencana awal," kata Prasetyo di Istana, Selasa (5/8). Meski begitu, Fadli Zon bersikeras bahwa target terbit tetap tahun ini.
Di Mana Uji Publik Dilakukan?
Selain UI dan Universitas Negeri Padang, uji publik juga digelar di beberapa kampus lain. Fadli mengklaim bahwa masukan dari peserta—termasuk mahasiswa dan sejarawan—telah dipertimbangkan dalam revisi naskah.
Bagaimana Respons Publik?
Reaksi netizen terbelah. Sebagian mendukung upaya penyegaran perspektif sejarah, sementara yang lain menuding proyek ini sebagai upaya rekayasa narasi oleh pemerintah.
"Sejarah tidak boleh ditulis ulang hanya untuk kepentingan politik tertentu," tulis seorang akun Twitter @SejarawanMuda.
Apa Langkah Selanjutnya?
Tim penyusun masih menggarap editing akhir sebelum naskah dikirim ke percetakan. Jika tidak ada kendala, buku ini diprediksi akan beredar sebelum akhir 2025.
Namun, dengan banyaknya kritik, tidak menutup kemungkinan muncul petisi atau protes lebih besar jelang peluncuran.
Penutup
Proyek ambisius ini tetap menjadi perbincangan panas. Di satu sisi, pemerintah ingin menyajikan "versi terbaru" sejarah Indonesia. Di sisi lain, publik menuntut transparansi dan kehati-hatian agar fakta sejarah tidak dikorbankan.