PaperKlik - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti, mengungkapkan kekecewaannya melalui unggahan di media sosial X (Twitter) @susipudjiastuti. Ia menyoroti keputusan pemberian izin Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran kepada tiga perusahaan swasta.
"Hari ini, sebagai rakyat, saya sangat prihatin dan terluka," tulis Susi. "Pantai Timur Pangandaran ternyata sudah dikavling untuk KJA oleh tiga perusahaan. Padahal, dulu Pak Prabowo berjanji mengganti bagan bambu agar Pangandaran lebih indah dan perikanan tangkap lebih produktif."
Apa yang Memicu Protes Susi?
Susi menilai izin KJA tersebut bertolak belakang dengan komitmen sebelumnya untuk menjaga keindahan pantai dan mendukung nelayan tradisional. Ia khawatir aktivitas budidaya ikan skala besar akan merusak ekosistem dan mengganggu sektor pariwisata, yang menjadi andalan Pangandaran.
Respons Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jabar
Menanggapi kritik tersebut, Kepala DKP Jawa Barat, Rinny Cempaka, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengumpulkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Susi Pudjiastuti, HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia), Forum Bela Wisata, dan tokoh masyarakat setempat.
"Kami mengambil langkah strategis untuk memastikan pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan dan adil," tegas Rinny saat dihubungi Kamis (7/8/2025).
Apa Langkah yang Akan Dilakukan?
DKP Jabar berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak izin KJA terhadap sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata. Mereka juga akan memastikan kebijakan ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan ekosistem serta kepentingan masyarakat lokal.
Selain itu, DKP Jabar akan:
Mendampingi Pemkab Pangandaran dalam revisi izin KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut).
Memperkuat koordinasi dengan KKP Pusat, khususnya Direktorat Pengelolaan Ruang Laut, untuk menyelaraskan kebijakan.
Mempertimbangkan aspek hukum, lingkungan, dan sosial ekonomi sebelum menerbitkan izin baru.
"Kami berkomitmen menciptakan tata kelola laut yang transparan dan partisipatif, terutama di Pangandaran," kata Rinny.
Mengapa Izin KJA Ini Kontroversial?
Pantai Pangandaran dikenal sebagai destinasi wisata unggulan di Jawa Barat. Keberadaan KJA dikhawatirkan:
Mengganggu keindahan pantai, yang berdampak pada pariwisata.
Memicu konflik dengan nelayan tradisional, yang khawatir terdesak oleh perusahaan besar.
Berpotensi merusak ekosistem laut jika tidak dikelola dengan baik.
Apa Kata Nelayan dan Masyarakat Setempat?
Beberapa nelayan lokal menyatakan kekhawatiran serupa dengan Susi. "Kalau perusahaan besar masuk, kami takut tidak bisa melaut bebas lagi," ujar seorang nelayan di Pangandaran.
Sementara itu, pelaku wisata juga meminta pemerintah mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap pariwisata. "Pangandaran itu hidup dari wisata. Kalau lautnya penuh keramba, siapa yang mau datang?" kata pengelola homestay setempat.
Apa Langkah Selanjutnya?
DKP Jabar menjanjikan proses evaluasi yang transparan dan melibatkan masyarakat. Namun, belum ada kepastian apakah izin yang sudah diberikan akan dicabut atau direvisi.
Susi Pudjiastuti sendiri mendesak pemerintah untuk "mengutamakan kepentingan rakyat kecil dan lingkungan" dalam setiap kebijakan kelautan.
"Jangan sampai keindahan Pangandaran dikorbankan hanya untuk keuntungan segelintir pihak," tegasnya.
Protes Susi Pudjiastuti terhadap izin KJA di Pangandaran memicu respons cepat dari DKP Jabar, yang berjanji melakukan evaluasi. Persoalan ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan hak nelayan tradisional.